Komisi VIII DPR RI Lihat Pola Pendidikan SMAN/SMKN Bali Mandara

SINGARAJA, NusaBali

Komisi VIII DPR RI bersama sejumlah kementerian terkait mengunjungi SMAN/SMKN Bali Mandara, Rabu (28/5). Sekolah rintisan Pemprov Bali ini menjadi objek referensi untuk persiapan pendiri Sekolah Rakyat yang dicanangkan untuk pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.

Ketua Tim Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana usai kunjungan mengatakan, rencana pendirian Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia sedang dipersiapkan pemerintah. SMAN/SMKN Bali Mandara, menurut Kariyasa layak menjadi percontohan. Sebab sejak didirikan 2016, sekolah ini menerapkan sistem asrama dengan biaya gratis untuk anak-anak miskin dan berprestasi di Bali.

“Saat kami rapat dengan Kementerian Sosial, kami melihat pola yang sudah berhasil diterapkan di SMAN/SMKN Bali Mandara ini dengan output 2.000 alumni, yang banyak diterima di perguruan tinggi, sekolah kedinasan dan beberapa di militer dan kepolisian,” ucap Kader PDI Perjuangan asal Desa/Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini.

Hal tersebut dinilai sejalan dengan tujuan pendirian Sekolah Rakyat, untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Anak-anak miskin disebut Kariyasa berhak mendapatkan kehidupan yang layak dengan bekal pendidikan. Kariyasa menambahkan, Sekolah Rakyat yang akan dibangun di seluruh Indonesia, dikhususkan untuk siswa dari keluarga miskin ekstrem dan berprestasi.

“Ini revolusi upaya pengentasan kemiskinan yang harus kita dukung bersama. Begitu banyak program Kemensos berupa bantuan tunai dan bantuan yang sifatnya sementara kan belum bisa mengentaskan kemiskinan. Tentu harus dilakukan melalui pendidikan Sekolah Rakyat ini,” imbuh dia.

Komisi VIII DPR RI pun mendorong Sekolah Rakyat ini tidak hanya sebagai lip service. Namun digarap serius. Pembangunan Sekolah Rakyat oleh pemerintah pun harus menyesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk, sehingga tidak hanya dibangun satu sekolah sampel saja. Minimal satu kecamatan ada satu Sekolah Rakyat. Termasuk persiapan matang sehingga program ini dapat berkelanjutan dan tidak ada kemacetan anggaran dan kendala lainnya.

Dalam kunjungan tersebut, juga diserahkan sejumlah program bantuan mitra Komisi VIII DPR RI secara simbolis. Mulai dari bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI.7 k23